Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Kala Jokowi Bicara Politisasi Antek Aseng hingga Gebuk PKI

image-gnews
Presiden Joko Widodo saat menganugerahkan gelar pahlawan nasional kepada empat tokoh Indonesia di Istana Negara, Jakarta, 9 November 2017. Presiden  Joko Widodo meminta tersangka dalam kasus korupsi proyek pengadaan KTP elektronik, Setya Novanto untuk ikuti proses hukum di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). TEMPO/Subekti
Presiden Joko Widodo saat menganugerahkan gelar pahlawan nasional kepada empat tokoh Indonesia di Istana Negara, Jakarta, 9 November 2017. Presiden Joko Widodo meminta tersangka dalam kasus korupsi proyek pengadaan KTP elektronik, Setya Novanto untuk ikuti proses hukum di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). TEMPO/Subekti
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta – Presiden Jokowi mendadak bicara tajam soal aneka cara mengkritik yang dianggapnya tak beretika hingga melupakan kesantunan dalam berpolitik yang kini menghinggapi banyak politikus Indonesia. Misalnya, masih seringnya tuduhan tak berdasar dilancarkan untuk menyerang lawan politik seperti klaim bangkitnya Partai Komunis Indonesia (PKI) hingga antek-antek asing.

Menurut Jokowi, praktik berpolitik seperti ini tidak memberikan pendidikan yang baik kepada masyarakat, terutama generasi muda. Karena itu, dia meminta generasi muda menelandani kesantunan dalam berpolitik.

"Masih banyak elite politik yang tidak memberikan contoh, " kata Presiden Jokowi di depan para senior Persatuan Purnawirawan Angkatan Darat (PPAD), Forum Komunikasi Putra-Putri Purnawirawan dan Putra-Putri TNI Polri (FKPPI) dan Yayasan Suluh Nuswantara Bakti saat membuka Simposium Nasional Kebudayaan Tahun 2017 di Jakarta, Senin, 20 November 2017.

BACA: Jokowi: Banyak Elite Politik Beri Contoh Buruk kepada Anak Muda

"Contoh yang perlu diberikan kepada generasi muda, di antaranya bagaimana berpolitik yang beretika, cara-cara bicara yang beretika, bagaimana menghargai sebuah senioritas, bagaimana menjaga nilai-nilai kesantunan," ujar Presiden Jokowi menambahkan.

Presiden memberikan contoh soal bagaimana para politikus saat ini banyak yang masih berteriak antek asing hingga PKI Bangkit. "Masih banyak yang teriak-teriak Antek Aseng, PKI bangkit. Kalau saya, PKI bangkit gebuk saja sudah, gampang," kata Presiden Jokowi sembari menambahkan, payung hukum untuk menggebuk PKI juga jelas. "TAP MPRS masih ada, ngapain banyak-banyak masalah."

BACA: Jokowi: Tunjukkan di Mana Ada PKI, Detik Ini Juga Saya Gebuk!

Infografik: Tanda-tanda G30S PKI Bangkit Kembali di Jagat Maya

Selain itu, soal kritik antiislam dan antiulama. Menurut Jokowi, cara politik yang tak beretika ini sudah harus dihilangkan dan mengembangkan cara berpolitik yang lebih santun kepada masyarakat. "Agar nilai-nilai keindonesiaan tidak hilang," katanya.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Oleh karena itu, Jokowi mengatakan bahwa pemerintah telah membentuk Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP PIP) dan mengeluarkan Perpres Nomor 87/2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter untuk memberikan kepada generasi muda tidak tergerus nilai-nilai keindonesiannya.

"Nilai-nilai keindonesiaan, yakni nilai kesopanan, kesantunan, semua terkandung dalam ideologi Pancasila harus terus disampaikan pada anak-anak kita, bagaimana mengenai kerukunan, bagaimana persaudaraan, bagaimana mengenai toleransi," kata Presiden.

Jokowi mengakui bahwa generasi muda tidak hanya menerima pendidikan dari guru dan orang tua, tapi juga dari media sosial.

BACA JUGA: Gatot Nurmantyo: Bayangkan kalau 2019 Nanti Bukan Jokowi...

"Jangan keliru, yang mendidik anak kita sekarang ini bukan dari guru, orang tua, tetapi lebih banyak oleh media sosial. Kekuatan keterbukaan kekuatan media sosial sekarang mempengaruhi sekali dari semua aspek baik ekonomi, politik, maupun sosial, dan ini yang harus kita antisipasi," kata Jokowi.

Presiden mengingatkan, perkembangan teknologi informasi yang sangat cepat tidak bisa dibendung membuat lanskap ekonomi dan politik baik internasional maupun nasional berubah.

"Jika ini tidak diantisipasi, tidak disiapkan nilai-nilai karakter keindonesiaan kita, nilai karakter bangsa akan tergerus, kalau penyiapannya betul-betul tidak mulai dari tahapan yang benar," kata Presiden Jokowi

ISTMAN MUSA | RIANI SANUSI | ANTARA

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

2 jam lalu

Sejumlah anggota Apdesi saat menghadiri Rapat Paripurna ke-14 Masa Persidangan IV tahun 2023-2024 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 28 Maret 2024. DPR RI mengesahkan revisi Undang-Undang (RUU) tentang Desa menjadi Undang-Undang (UU) dengan salah satu poinnya perpanjangan masa jabatan kepala desa menjadi 8 tahun dan maksimal dua periode. TEMPO/M Taufan Rengganis
Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

Beleid itu menyatakan uang pensiun sebagai salah satu hak kepala desa. Namun, besaran tunjangan tersebut tidak ditentukan dalam UU Desa.


Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

3 jam lalu

Ketua Panitia Nasional Musra Indonesia atau Musyawarah Rakyat Indonesia, Panel Barus (dua dari kiri) menjelaskan rencana pelaksanaan musra, di Kota Solo, Sabtu, 16 Juli 2022. TEMPO/SEPTHIA RYANTHIE
Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

Panel Barus, mengatakan setelah Ganjar-Mahfud meraih suara paling rendah, PDIP cenderung menyalahkan Jokowi atas hal tersebut.


Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

5 jam lalu

Pasangan presiden dan Wakil Presiden terpilih, Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka hadir dalam rapat Rapat Pleno Terbuka Penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Pemilu Tahun 2024 di Gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jakarta, Rabu 24 April 2024. KPU menetapkan Prabowo-Gibran sebagai calon presiden dan wakil presiden terpilih periode 2024 - 2029. TEMPO/Subekti.
Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

Jokowi mengatakan dia dan pihak lain boleh ikut berpendapat jika dimintai saran soal susunan kabinet Prabowo-Gibran.


Sorotan Media Asing Soal Luhut Buka Kemungkinan Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora , Apa Alasan dan Syaratnya?

6 jam lalu

Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan memberi sambutan saat acara penandatanganan dokumen transaksi pengambilalihan saham Divestasi PT Vale Indonesia Tbk. di Jakarta, Senin, 26 Februari 2024. TEMPO/Tony Hartawan
Sorotan Media Asing Soal Luhut Buka Kemungkinan Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora , Apa Alasan dan Syaratnya?

Menkomarinves Luhut Pandjaoitan buka kemungkinan kewarganegaraan ganda untuk diaspora. Apa saja alasan dan syaratnya?


Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

6 jam lalu

Ribuan Kepala Desa se - Indonesia melakukan aksi di depan Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa, 17 Januari 2023. Dalam aksi tersebut mereka menuntut perpanjangan masa jabatan kepala desa yang sebelumnya enam tahun menjadi sembilan tahun, dan meminta DPR RI merevisi masa jabatan yang diatur dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. TEMPO/M Taufan Rengganis
Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

Pemerintah akhirnya mengesahkan UU Desa terbaru yang telah diteken Jokowi dan diwacanakan perubahannya sejak Mei 2022. Apa saja aturan barunya?


Prabowo Ingin Buat Presidential Club, Tanggapan Jokowi hingga Pengamat Politik

7 jam lalu

Prabowo Subianto, Megawati, Susilo Bambang Yudhoyono dan Jokow Widodo. TEMPO
Prabowo Ingin Buat Presidential Club, Tanggapan Jokowi hingga Pengamat Politik

Prabowo Subianto berkeinginan membuat klub kepresidenan atau presidential club


Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

7 jam lalu

Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa (Pabdesi) menggelar aksi unjuk rasa menuntut DPR merevisi Undang-Undang Desa pasal 39 agar masa jabatan Kepala Desa diperpanjang menjadi 9 tahun, Selasa, 17 Januari 2023. TEMPO/Ima Dini Shafira
Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

Permintaan para kepala desa agar masa jabatannya ditambah akhirnya dikabulkan pemerintah. Samakah hasilnya dengan UU Desa?


Perjalanan Ubah Regulasi Masa Jabatan Kepala Desa di UU Desa, Setelah Unjuk Rasa Menjelang Pemilu 2024

10 jam lalu

Massa yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) menggelar aksi bersama Desa Jilid III di depan Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu, 31 Januari 2024. Dalam aksi tersebut mereka menuntut DPR RI untuk mengesahkan revisi UU Desa yang diantara tuntutannya ialah penambahan masa jabatan dari 6 tahun menjadi 9 tahun. TEMPO/M Taufan Rengganis
Perjalanan Ubah Regulasi Masa Jabatan Kepala Desa di UU Desa, Setelah Unjuk Rasa Menjelang Pemilu 2024

Masa jabatan kepala desa akhirnya diperpanjang dari 6 tahun menjadi 8 tahun. Beleid gres itu tertuang dalam UU Desa yang diteken Jokowi.


Ragam Tanggapan atas Rencana Prabowo Bentuk Presidential Club

11 jam lalu

Presiden Jokowi bersama rombongan terbatas termasuk Menteri Pertahanan Prabowo Subianto bertolak menuju Jawa Timur untuk kunjungan kerja, Lanud TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Jumat, 8 Maret 2024. Foto Biro Pers Sekretariat Presiden
Ragam Tanggapan atas Rencana Prabowo Bentuk Presidential Club

Prabowo ingin menjaga silaturahmi kebangsaan dan menjadi teladan lewat presidential club.


Jokowi Soal Susunan Kabinet Prabowo: Kalau Enggak Diminta Saran tapi Ikut Nimbrung, Enggak Boleh

18 jam lalu

Presiden RI Joko Widodo (kedua kanan) didampingi Menteri PUPR Basuki Hadimuljono (kedua kiri) dan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan (kiri) menyampaikan pidato sambutannya saat meresmikan Inpres Jalan Daerah (IJD) di Desa Lembar,  Kecamatan Lembar, Lombok Barat, NTB, Kamis 2 Amei 2024.ANTARA FOTO/Ahmad Subaidi
Jokowi Soal Susunan Kabinet Prabowo: Kalau Enggak Diminta Saran tapi Ikut Nimbrung, Enggak Boleh

Menurut Jokowi, berbagai masukan tentang susunan kabinet mendatang itu boleh diberikan jika Prabowo meminta.